Asisten I Pimpin Pembahasan Perbup JRA dan Perbup Pedoman Penyusutan Arsip

Diposting Oleh : Admin Kabupaten | Tanggal Posting :25 Februari 2021 | Sudah Dilihat : 198 Kali Dilihat

Bertempat di ruang kerjanya, Asisten I Sekdakab. Way Kanan memimpin Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip, Kamis (25 Februari 2021). Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Perpustaan dan Kearsipan Daerah, Drs. Juanda, M.M., Kepala Bagian Hukum, Aris Supriyanto, S.H., M.H., dan Kasubag Perundang-Undangan, Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn.

Bahwa sesuai dengan amanah PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pemerintah daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang ditetapkan oleh pimpinan pemerintah daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

 

Sehubungan dengan ANRI telah memberikan persetujuan JRA Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Kepegawaian serta substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebanyak 13 (tiga belas) urusan pemerintah daerah, tertanggal 13 Desember 2020, maka Pemerintah Way Kanan perlu menindaklanjutinya dengan produk hukum daerah. Adapun Ketiga belas urusan substantif yang dimaksud adalah urusan pertanian, urusan perdagangan, urusan lingkungan hidup, urusan perindustrian, urusan koperasi dan UKM, urusan pendidikan dan kebudayaan, urusan kominfo, urusan sosial, urusan kependudukan dan KB, urusan perhubungan, urusan pemuda dan olahraga, urusan bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya serta urusan Kesehatan.

“Sehubungan Kabupaten Way Kanan sebelumnya telah memiliki Perbup Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yang di dalamnya telah memuat JRA tetapi belum disetujui oleh ANRI, maka tidak dibutuhkan Perbup baru namun hanya cukup merubah Perbup tersebut dengan menyesuaikan hasil persetujuan JRA ANRI” Ujar Selan, S.Sos., M.M., Asisten I Sekdakab. Way Kanan.

 

Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa beberapa peraturan yang telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, tidak perlu diatur lagi dalam Peraturan Bupati kecuali mengatur hal yang lebih teknis. Seperti materi muatan Raperbup tentang Pedoman Penyusutan Arsip secara teknis telah diatur dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip. Justru yang dibutuhkan adalah Perbup tentang Pengelolaan Arsip di Kabupaten Way Kanan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, sebagai kewenangan pemerintah daerah.

 

Rillis dan Photo : Bag. Hukum Setdakab Way Kanan

Komentar