Pemkab Way Kanan Ikuti Rakor Penyampaian Hasil Pengawasan Covid-19 Tahun 2020

Diposting Oleh : Admin Kabupaten | Tanggal Posting :02 Juli 2020 | Sudah Dilihat : 286 Kali Dilihat

Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Saipul S.Sos., M.I.P bersama Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra, Selan S.Sos., M.M, Inspektur Daerah, Dra. Yuliawati, M.M. Kepala Dinas Sosial, Pardi S.H., M.M serta Unsur dari Bappeda, BPKAD, Dinas Kesehatan, dan TIM Vicon Dinas Kominfo, Mengikuti Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Covid-19 Tahun 2020 melalui Virtual Meeting, Kamis (02/07/2020)

Rapat Koordinasi Pengawasan Penanganan Covid19 dengan penyelenggara BPKP Perwakilan Provinsi Lampung. Rakorwas digelar di Kantor Gubernur Lampung dengan dipimpin oleh Ibu Wakil Gubernur Lampung dan Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah, diselenggarakan via zoom meeting

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Kisyadi, menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini selain terkait koordinasi pengawasan penanganan covid19 di Provinsi Lampung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung juga mengagendakan Penyerahan Sertifikat Level 3 Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada Inspektorat serta Sertifikat CPIA kepada Inspektur se-Provinsi Lampung yang diwakili oleh Inspektur Kota Bandar Lampung dan Inspektur Kabupaten Tulang Bawang.

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan pada kesempatan ini secara simbolis telah meraih peringkat Level III Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kapabilitas APIP, sementara Dra. Yuliawati, MM., selaku Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan juga menerima Sertifikat Profesi CPIA.

Kisyadi menjelaskan bahwa posisi BPKP Perwakilan Provinsi Lampung memberikan pelayanan pengawasan kepada pemerintah  daerah dalam penanganan covid19 melalui kegiatan pendampingan, konsultasi, pemantauan hingga audit. Berdasarkan hasil pengawasan BPKP selama empat bulan ini ada beberapa temuan sebagai berikut : adanya ketidaksesuaian penganggaran kegiatan bidang jps terhadap Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020; Data NIK penerima bansos invalid, data ganda, tumpang tindih; penerima bansos tidak memenuhi syarat sebagai KPM (tidak tepat sasaran).  Untuk langkah perbaikannya BPKP merekomendasikan agar: pemda segera menyesuaikan program refocussing dan realokasi anggaran bidang jps sesuai dengan Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2020; Kepala Dinas Sosial segera melakukan verifikasi dan validasi, konfirmasi dan update data BNBA BST; Kepala Dinas PMD/K segera melakukan verifikasi dan validasi, konfirmasi dan update data BNBA BLT DD; dan Kepala Dinas Sosial segera melakukan perbaikan usulan KPM baru yang merupakan keluarga miskin yang tidak menerima program keluarga harapan dan program sembako.

BPKP menghimbau kepada  Pemeritah Daerah belum melaksanakan program pemulihan dampak ekonomi dan target yang tidak tepat sasaran. BPKP merekomendasikan pemda agar segera menetapkan kebijakan dan sasaran program ekonomi nasional di daerahnya serta segera menyesuaikan program refocussing dan realokasi anggaran bidang pemulihan ekonomi sesuai Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2020.

Penulis : Deny Kesuma
Foto : Team

Komentar