Pjs. Bupati Mulyadi Hadiri Rapat Percepatan RTRW Dengan Dinas PKPCK Provinsi Lampung

Diposting Oleh : Admin Kabupaten | Tanggal Posting :20 November 2020 | Sudah Dilihat : 166 Kali Dilihat

Pjs. Bupati Ir. Mulyadi Irsan, M.T menghadiri Rapat Percepatan Reposisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) Antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Jum’at (20/11/2020) di Provinsi Lampung.

Pada rapat tersebut membahas mengenai Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daeerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031, dimana Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 beserta RAPERDA harus diperbaiki dan disinkronisasi dengan saran, pendapat dan tanggapan dalam Rapat Pokja Perencanaan Tata Ruang TKPRD Provinsi Lampung hari ini. Dokumen Revisi RTRW tersebut juga harus diperbaiki dan disinkronisasikan dengan saran, pendapat dan tanggapan yang telah disampaikan melalui Jejaring Online Pokja TKPRD Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kepala Dinas PKPCK selaku Sekretaris TKPRD Provinsi Lampung Nomor 800/435/V.05/2020 Tanggal 28 Juli 2020 perihal Pemeriksaan Dokumentasi Raperda Perubahan RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031.

 

Selanjutnya, dalam Matriks Evaluasi 5 Muatan Strategis (+Kebijakan Provinsi Lampung), dalam Substansi Kebijakan Strategis Nasional Perpres Nomor 56 Tahun 2018, Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2019 dengan Struktur Ruang Penerapan PKL di Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu yang memiliki fungsi utama sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, Pusat Pertanian, Pusat Perdagangan dan Industri Agropolitan. Jalan Arteri Primer (JAP) Lintas Tengah Sp. Empat sampai Bukit Kemuning, Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3), Jalan Strategis Provinsi, Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Barang, Jembatan Timbang, Jalur Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan Sungai dan Danau, Bandar Udara Pengumpan, Bandar Udara Khusus, Jaringan infrastruktur gas bumi Jaringan utama yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan melewati Kabupaten Way Kanan, Infrastruktur Penyalur Tenaga Listrik SUTTAS dengan tegangan 500KV, Infrastruktur Penyalur Tenaga  Listrik SUTT tegangan 150 KV, Pengembangan pusat-pusat distribusi tegagan berupa Gardu-gardu Induk, Jaringan Serat Optik, Jaringan Mikro Analog, Sistem jaringan SDA lintas Provinsi, Prasarana SDA, dan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.

Selanjutnya, juga dibahas substansi Pola Ruang Kawasan Lindung yang meliputi Kawasan yang memberikan perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Kasawan Konservasi, Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Rawan Bencana. Pada Substansi Kawasan Budidaya juga dibahas mengenai Kawasan Hutan Produksi yang tersebar di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten lainnya yang berbatasan, Kawasan Pertanian, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota dan Kawasan Peruntukan Pertahanan Keamanan. Selain itu juga dibahas substansi RTH Publik, Peruntukan Kawasan Hutan, Kawasan Pertaninan Pangan Berkelanjutan, Mitigasi Bencana,

 

Diketahui, berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Tindak lanjut Rapat Pokja TKPRD Provinsi Lampung tentang Revisi RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031, didapatkan hasil bahwa hasil penambahan PKW pada Rencana Struktur Ruang akan dibahas lebih lanjut pada Rapat Lintas Sektor oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Rencana jaringan jalan agar memperhatikan ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung, kemudian dalam Rangka penyempurnaan substansi akan dilakukan Klikik Tematik untuk membahas Rencana Struktur Ruang pada Kamis tanggal 26 November 2020 di Dinas PKPCK Provinsi Lampung. Selanjutnya, dalam Rangka penyempurnaan tata naskah revisi RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031, Tim Penyusun Revisi RTRW dan Bagian Hukum Kabupaten Way Kanan agar dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Way Kanan dan beberapa hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat juga dapat dibahas lebih lanjut pada Rapat Lintas Sektor oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

 

Penulis : Fitria Wulandari

Photo : Tim

 

 

Komentar