Rapat Pembahasan Subsidi OTD Haji Tahun 2020 Diselenggarakan Via Vicon

Diposting Oleh : Admin Kabupaten | Tanggal Posting :14 Mei 2020 | Sudah Dilihat : 244 Kali Dilihat

Bertempat di Ruang Rapat Sekda, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Selan, S.Sos.,M.M didampingi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan H. M. Isa, S.Ag.,M.Pd.I, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Sudarno, S.Pd.,M.M dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Drs. Achmad Gantha, L’Ng.,M.M mengikuti Vicon Rapat Pembahasan Subsidi Biaya Penyelenggaraan Haji / Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2020, Kamis (14/05/2020).

Pada rapat yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Lampung, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Badan Pengnelola Keuangan  dan Aset Daerah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, Kepala Biro Hukum Setdaprov, dan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setdaprov Lampung membahas mengenai penyelenggaraan Haji Provinsi Lampung dan BPHD/OTD yang baru dapat diselenggarakan dikarenakan Pemerintah Provinsi Lampug sedang berupaya untuk meningkatkan status Baandara Radin Inten II yang sebelumnya Embarkasi Haji Antara untuk menjadi Embarkasi dan Debarkasi Haji Penuh. Selain itu, status Darurat Nasional COVID-19 membuat status pemberangkatan Jamaah Haji belum dapat dipastikan karena menunggu keputusan dari Pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, tetap perlu dilaksanakan penganggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk mengantisipasi apabila Ibadah Haji tetap dilaksanakan ditengah pandemic COVID-19.

Status Bandara Radin Inten II Provinsi Lampung tahun 2020 adalah Embarkasi Haji Antara, dan dalam pelaksanaannya diperlukan Cost Sharing pembiayaan dari subsidi Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah/ Ongkos Transit Daerah (OTD) dimana Nilai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Lampung yang terdapat dalam APBD Provinsi Lampung adalah sebesar Rp. 23.000.000.000,- dengan rincian Perhitungan Subsidi BPHD/OTD antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah Nilai satuan per Jemaah adalah Rp. 23.000.000.000,- per 7.140 Jamaah (kuota haji + petugas kloter) sebesar Rp. 3.221.288,- perjamaah, Subsidi Pemerintah Kabupaten / Kota dan Provinsi adalah  Pemerintah Kabupaten/Kota dengan presetase sebanyak 75% yaitu Rp 3.221.288,- x 75 % menjadi Rp. 2.415.966,-/Jamaah dan Pemerintah Provinsi dengan presentase sebanyak 25% yaitu Rp. 3.221.288,- x 25 % menjadi Rp. 805.322,-/Jamaah dengan Perbandingan nilai OTD 2019 dengan nilai OTD Tahun 2020 Tahun 2019 yaitu Besar subsidi kabupaten/kota adalah Rp. 2.440.494,- dan Tahun 2020 Besar subsidi kabupaten/kota adalah Rp. 2.415.966,-.

Untuk alokasi penggunaan OTD Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah Bbiaya Transportasi Udara dengan rute Bandara Radin Inten II menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta Pergi Pulang, Biaya Transportasi Darat Bis dan Mobil Box Barang dengan rite Asrama Haji Rajabasa menuju Bandara Radin Inten II, Operasional Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Lampung, Kelangkapan sarana dan prasarana Embarkasi di Asrama Haji Rajabasa. Sementara untuk waktu penyetoran Subsidi BPHD/OTD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Kas Daerah Provinsi Lampung diharapkan satu bulan sebelum rencana pemberangkatan jamaah Haji Provinsi Lampung dilaksannakkan serta penjelasan terkait teknis Rencana Pemberangnkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Provinsi Lampung Tahun 2020 yang disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia.

Diketahui, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441 H/2020 M, dimana dalam Surat Keputusan tersebut diputuskan besaran rerata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per Jemaah Haji Reguler yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau Sumber Lain Yang Sah, serta Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Tahun 1441 H / 2020 M sebesar Rp 69.096.891,00.

Selanjutnya, Besaran rerata Bipih per Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dala Diktum Kesatu sebesar Rp 35.158.325,00, Besaran rerata Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau Sumber Lain Yang Sah per Jamaa Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sebesar Rp 33.938.566,00.  Sedangkan untuk besaran bipih bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1441 H / 2020 M untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Lampung dengan Embarkasi Jakarta sebesar Rp 34.772.602,00 untuk biaya Penerbangan, sebagian biaya akomodasi Makkah, biaya hidup (living cost) dan biaya visa sementara untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Lampung dengan Embarkasi Jakarta sebesar Rp 68.771.168,00 untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup (living cost), biaya visa, biaya pelayanan haji di luar Negeri dan biaya pelayanan haji di dalam Negeri.

 

Penulis : Fitria Wulandari

Photo : Dinas Kominfo

Komentar