Sekda Saipul Pimpin Rakor Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Diposting Oleh : Admin Kabupaten | Tanggal Posting :04 Agustus 2020 | Sudah Dilihat : 276 Kali Dilihat

Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Saipul S.Sos., M.IP., Memimpin Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi di Wilayah Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Sekda, Selasa (04/08/2020)

Turut Hadir Pada Kegiatan Tersebut, Inspektur Daerah, Dra. Yuliawati, M.M, Kepala Dinas PMPTSP, Kusuma Anakori, S.E., M.A.P, Kepala Dinas PMK, Ixuan Akhmadi, S.Sos, Kepala Dinas PU, Romi Feizal, S.T., M.T., Kepala BAPPEDA, Drs.Rudi Joko Kurnianto, S.H, Kepala Bapenda, Hendri Syahri, S.T., M.T, Kepala BPKAD, Drs.Ade Cahyadi, M.Si, dan  Kepala BKPSDM, Drs. Ali Rahman, M.T.

Pada kesempatan tersebut,  Sekda Saipul mematau progres pemenuhan indikator dalam aplikasi MCP Jaga.id, sampai dengan triwulan dua tahun 2020, melalui pemaparan oleh masing-masing Kepala SKPD yang hadir. Dimana SKPD terkait melakukan penginputan terhadap indikator yang sudah dilaksanakan secara rutin dalam aplikasi MCP yang terintegrasi melalui jaga.id.

Diketahui terdapat delapan area yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan, dengan area yang pertama pada perencanaan dan penganggaran APBD dengan indikator yang harus antara lain : tersedianya aplikasi perencanaan APBD, terdokumentasinya kegiatan musrenbang, pokir  DPRD, dan forum SKPD, terdokumentasinya RPJMD, Standar Satuan Harga, Analisis Standar Biaya, Integrasi perencanaan dan penganggaran dan penganggaran APBD.

Untuk area pengadaan barang dan jasa, indikator yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut  UKPBJ independen, Pelaksnaan Tusi,  Pokja mandiri,  Perangkat pendukung, Penayangan SIRUP dan  Pengendalian dan Pengawasan. danPada area optimalisasi pendapatan daerah ada beberapa indikator yang harus dipenuhi antara lain: Adanya data WP yang handal dan Inovasi akselarasi peningkatan penerimaan daerah. 

Sedangkan untuk area manajemen aset daerah, indikator yang harus dipenuhi sebagai adalah tersedianya sistem pencatatan BMD yang handal, Pemanfaatan BMD sesuai aturan perundangan, Adanya aturan pemindahtanganan sesuai aturan yang berlaku, Legalisasi kepemilikan BMD, serta Pengawasan dan pengendalian aset daerah. 

diketahui Indikator MCP terkait pada area Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yaitu: Kecukupan jumlah SDM, Kapatuhan anggaran, Kompetensi SDM APIP, Pelaksanaan Probity Audit dan Pelaksanaan Audit Investigasi.  dan indikator area Manajemen ASN meliputi: Evaluasi jabatan, Aplikasi Penilaiaan Kinerja, Impleentasi TPP, Kepatuhan Pelaporan LHKPN, dan Pola rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi dan pemberhentian pejabat ASN 

 

Terkait dengan Tata Kelola Dana Desa, indikator yang harus dipenuhi adalah, Publikasi dana desa, Implementasi Siskeudes, Implementasi Siswaskeudes, Laporan pertanggungjawaban Dana Desa disampaikan ke Dinas PMK dan Inspektorat Daerah serta Pengawasan yang dilakukan oleh APIP.

Sekda Saipul selaku Pemimpin Rapat menegaskan agar SKPD terkait segera melakukan penginputan bersama Admin MCP yang berada di Inspektorat terhadap area-area yang belum terpenuhi dengan melampirkan dokumen pendukungnya sampai tenggat waktu sebelum tanggal 14 Agustus 2020.

Penulis : Deny Kesuma
Foto : Jaka

Komentar