Sekda Saipul Pimpin Rakoor Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik

Diposting Oleh : Admin Kabupaten | Tanggal Posting :27 Maret 2020 | Sudah Dilihat : 155 Kali Dilihat

Bertempat di Ruang Rapatnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Saipul, S.Sos.,M.IP memimpin Rapat Koordinasi Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, Jum’at (27/03/2020) bersama kepala dan unsur Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten.

Dari Informasi yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika, ada rapat tersebut membahas menganai Pengertian Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan yang menjadi pelaksana dan pengguna layanan serta Standar Pelayanan bisa menjadi acuan untuk mengukur efektivitass pelayanan dan menakar kepuasan pengguna layanan saat mengakses layanan di unit pelayanan publik.

Standar Pelayanan diperlukan karena memiliki manfaat agar pelaksana dan pengnguna layanan bisa mengnetahui hak dan kewajiban atas pelayanan yang diberikan dan diterima dan melalui kesepahaman itu, peningkatan kualitas pelayanan publik terbuka lebar sehingga kesejahteraan umum, yang menjadi cita-cita Bangsa dapat dengan mudah dicapai.

Standar Pelayanan sendiri memiliki Prinsip yaitu Sederhana, Partisipatif, Akuntabel, Berkelanjutan, Transparan dan Berkeadilan. Dengan variabel dan indikator Standar Pelayanan Publik meliputi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Sistem Innformassi Pelayanan Publik, Sarana dan Prasarana Fasilitas, Pelayanan Khusu, Pengelolaan Pengaduan, Penilaian Kinerja, Visi, Misi dan Motto Pelayanan, Atribut serta Pelayanan Terpadu.

Sementara untuk Produk Pelayanan, informasi perlu diketahui penggguna. Penyelenggara wajib mempublikasikan aneka produk layanan yangn ada serta layanan masuk ke sebuah restoran, produk pelayanan adalah daftar menu yang disajikan kepada pelanggan. Dengan Syarat dokumen atau barang/hal lain yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Informasi harus jelas dan terang terpublikasi dihadapan pengguna pelayanan. Dan yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun persyaratan adalah efektivitas dan efisiensinya, tidak mempersulit pengguna pelayanan namun juga segaris dengan dasar hukum yang ada serta pengguna layanan diharapkan memperoleh kejelasan, sementara penyelenggara layanan bisa meminimalisasi penjelasan verbal kepada penggunanya.

Pelayanan Publilk memiliki maklumat pelayanan bernama lain janji layanan yang berisi kesanggupan dan janji dalam menyelnggarakan pelayanan, pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus serta pernyataan keadilan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Standar Pelayanan Publik juga memiliki sistem informasi pelayanan publik, dimana penyelenggara pelayanan wajib menyampaikan setiap informasi layanan kepada pengguna dalam bentuk cetak maupun elektronik. Dan sarpras atau fasilitas sebuh unit pelayanan yang berkualitas harus ditopang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, dimana kondisi ini perlu tercipta agar pengguna mendapatkan rasa nyaman saat mengakses pelayanannya.

Untuk pelayanan khusus dalam Standar Pelayanan Publi diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nnomor 25 Tahun 2009 yang berbunyi 29 (1) penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Pasal 29 (2) Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang digunakan oleh yang tidak berhak.

 

Penulis : Fitria Wulandari

Photo : Nurdin / Dokpim

Komentar